WebKonstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PUU-XIX/2024 pada 23 Desember 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari … WebSep 27, 2024 · Namun, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) meminta masyarakat melihat lagi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2024 terkait hal tersebut. Ketua BPKN, Rizal E Halim, mengatakan keterangan mengenai isi yang mengutip beberapa bagian dalam putusan MK harus dipahami …
Jdih Kemnaker
WebFeb 24, 2024 · Pada kesempatan itu, MK juga memutus perkara Nomor 71/PUU-XIX-2024 terkait materi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 30 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fudisia terhadap UUD 1945. Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon yakni Johanes Halim dan Syifani Lovatta Halim untuk … Web"Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman Debitur akan isi perjanjian pembiayaan termasuk mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama pascaterbitnya Putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2024 dan Nomor 2/PUU-XIX/2024," ujarnya. Warta Ekonomi, Jakarta - editing a report example
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Senior Partner …
WebNov 20, 2024 · berdasarkan Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014 dan ditindaklanjuti dengan surat dari Kemendagri Nomor : 220/0109/Kesbangpol tanggal 16 Januari 2015 perihal Penjelasan Putusan MK terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013, maka teknis pendaftaran Ormas menjadi sebagai berikut : a. WebPutusan MK Nomor 4/PUU-XIX/2024. tentang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. 2024. No 7 dari … WebMar 30, 2024 · Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari, Rabu (30/3/2024) mengatakan, sesuai putusan MK Nomor 32/PUU-XIX-2024, DKPP dinyatakan sebagai bukan lembaga peradilan. Menurut dia, pendapat itu sudah sesuai dengan cabang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. editing arduino bootloader